RENJA 2017

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  LATAR BELAKANG

         Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu jenjang perencanaan jangka panjang , perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten / Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) membuat dan memiliki Rencana Kerja ( Renja ) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD, Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ).

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Metro Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunanya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Pra Musbang, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota yang dilaksanakan setiap tahunnya, untuk keterpaduan rancangan Renja OPD.

 

Sesuai dengan amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2018  ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2019.   Renja OPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil  Walikota Metro  Tahun 2016-2021.

 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Metro tidak terlepas dari pembinaan bidang Pemerintahan Umum, yang diantaranya mencakup upaya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta Pemadam Kebakaran. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang  Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

 

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan  dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari membawahi seorang Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur.

  1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro membawahi :
  2. Kepala Sub bagian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  4. Kepala Sub bagian Keuangan.
  5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi :
  6. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas.
  7. Kepala Seksi Satuan Tugas Pencegahan Pemadam Kebakaran.
  8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
  9. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
  10. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
  11. Kepala Seksi Ketertiban Umum.
  12. Kepala Seksi Pengamanan.
  13. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
  14. Kepala Seksi Penegakan.
  15. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  16. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  17. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur membawahi :

Kepala Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Aparatur.

Kepala Seksi Pelatihan.

Kepala Seksi Teknis Fungsional.

 

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Kota Metro saat ini sudah sangat banyak mengalami perubahan dan saat ini sudah semakin menampakan perubahan terutama pembangunan Infra Struktur di segala bidang terutama Pembangunan Gedung-gedung Sekolah dari Mulai Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan banyaknya tempat rekreasi yang ramah lingkungan bagi keluarga.

Pendidikan Di Kota Metro semakin menunjukkan Mutu dan Kuwalitas yang baik, sehingga banyak masyarakat di Luar Metro yang menempuh Pendidikan di Kota Metro,           sebagai kota yang memfokuskan perhatian dibidang pembangunan Pendidikan dan Wisata Keluarga. Seiring dengan perkembangan tersebut, juga berpengaruah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dipandang perlu adanya Peraturan Daerah  untuk mengatur  ketertiban, keamanan dan keindahan, Pemerintah  Kota Metro telah membuat Peraturan Daerah Kota Metro  Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ketertiban umum, Kebersihan  dan keindahan Kota Metro.

 

  • LANDASAN HUKUM
  1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 );
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
  6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
  7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Keamanan, Ketertiban Umum dan Keindahan Kota Metro;
  9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
  10. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

 

  • Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Maksud :

  1. Memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun kedepan.
  2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
  3. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

 

Tujuan :

  1. Tersedianya dokumen acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2019 yang akan datang.
  2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro.
  3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.
  4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
  5. Sebagai pedoman / acuan dalam menentukan kegiatan OPD Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun berikutnya.

 

  • Sistematika Penulisan

Outline  Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor     8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

 

BAB I. PENDAHULUAN

  • Latar Belakang
  • Landasan Hukum
  • Maksud dan Tujuan
  • Sistematika Penulisan.

 

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

  • Evalusai Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
  • Analisis Kinerja Pelayanan OPD
  • Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
  • Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

BAB III. TUJUAN SASARAN

3.1          Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2          Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

 

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

 

BAB V. PENUTUP

 

 

 

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

  • Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah            ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan  kewajiban untuk mempertanggung jawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan kegiatan yang ada  di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2017  sudah berjalan. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan tersebut bersifat kegiatan rutin dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Sat Pol PP Kota Metro.

Evaluasi Program Anggaran, Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1

 

No

 

Urusan/Program/ Kegiatan

Alokasi Biaya ( RP )  
Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp )

%
1 Belanja Daerah 12.085.330.816,- 11.033.546.577,-  
2 Belanja Tidak Langsung

a. Gaji Pokok PNS

b. Tunjangan Keluarga

c. Tunjangan Jabatan.

d. Tunjangan Fungsional Umum.

e. Tunjangan Beras.

f. Tunjangan Khusus.

g. Pembulatan Gaji.

h. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

  6.885.376.836,-

5.015.739.300,-

507.667.010,-

159.400.000,-

285.000.000,-

 

400.428.300,-

2.867.540.-

164.130.-

514.110.556.-

   6.360.701.896,-

4.694.565.800,-

449.608.494,-

156.135.000,-

234.095.000,-

 

314.085.540,-

1.044.807.-

76.699.-

511.090.556.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Belanja Langsung  5.199.953.980.-     4.672.843.581.-  
A Program Pelayanan Administarsi Perkantoran

 

 3.295.329.980.-     2.862.292.981.-  
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 

       10.800.000.-         10.800.000.- 100
2 Penyediaan jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik,        21.537.980.-         15.726.931.-
3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional           7.700.000.-            6.382.850.-
4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor    8.806.000.-     8.806.000.- 100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.   82.544.000.-    82.544.000 100
6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.   46.025.000.-     45.720.000.-
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.    20.700.000.-      20.700.000.- 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.      28.935.000-      27.205.000.-
9 Penyediaan makanan dan minuman.      42.710.000-      41.939.000.-
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah      65.331.000.-      63.245.500.-
11 Penyediaan jasa Pendukung Administarsi dan tekhnis kegiatan  2.960.241.000.- 2.539.223.700.-  

 

 

 

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.    442.121.000.-    395.910.100.-  
1 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor       27.821.000.-       27.641000.-
2 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan       49.400.000.-       49.304.000.-
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional     321.900.000.-    276.910.100.-
4 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor       29.000.000.-      28.069.000.-
5 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi       14.000.000.-      13.986.000.-
6 Pengadaan prasarana dan prasarana Alat komunikasi       75.275.000.-       75.145.000.-
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur      290.614.000.-      279.592.000.-  
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya      290.614.000.-     279.042.000.-
D Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja          4.675.000.-         4.669.000.-  
1 Penyusunan RKA-SKPD           4.675.000.-          4.669.000.-
E Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan    1.101.989.000..-    1.065.224.500.-  
1 Penyiapan tenaga Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.       139.560.000.-       139.210.000.-
2 Operasi Ketentraman dan Ketertiban         64.214.000-         60.989.000.-
3 Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah         46.565.000.-         38.372.500.-
4 Pelatihan PHH        153.490.000        149.360.000
5 Pengamanan Hari-Hari Besar Keagaman dan Tahun Baru         53.400.000.-         46.550.000.-
6 Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja       114.760.000.-       100.743.000.-
7 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Daerah.       530.000.000.-        530.000.000.- 100
E Pengembangan wawasan Kebangsaan        65.225.000.-           65.155.000.-  
1 Peningkatan Rasa Nasionalisme dan wawasan kebangsaan         44.725.000.-           44.725.000.- 100
2 Peningkatan keterampilan regu korsik.         20.500.000-            20.430.000.-

 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak langsung   Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2017  sebesar  Rp.  6.885.376.836,- dengan Realisasi Anggaran sebesar   Rp. . 6.360.701.896,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 524.674.940,- Prosentase realisasi Anggaran 2017 .    %

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja  Langsung   Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2017  sebesar  Rp. 5.199.953.980,- dengan Realisasi Anggaran sebesar   Rp. 4.672.843.581,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 527.110.399,- Prosentase realisasi Anggaran 2017 .    %

Beberapa kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan yang direncanakan antara lain :

  1. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Capaian  % hal ini disebabkan untuk pembayaran rekening listrik dan telp tiap bulanya besaranya tergantung dengan pemakaian listrik dan telp.
  2. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional capaian 58% disebabkan masa berlaku pajak kendaraan yang berlainan waktu pembayarannya.
  3. Penyediaan makanan dan minuman Capaian 58 % hal ini disebabkan rapat-rapat yang diselenggarakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk pembelian snack dan makanan sebagaian telah di Anggarkan di kegiatan masing-masing.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, kepada seluruh anggota diharapkan dapat memahami tugas pokok dan fungsi.
  5. Anggaran untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil  ( PPNS ) bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja kiranya dapat ditambah anggaranya yang pada Tahun Anggaran 2016 ini tidak dianggarkan.
  6. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kiranya dapat ditambah untuk mengadakan diklat ( Diklat Kesamaptaan ) agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Jiwa Corsa, Profesional dalam melaksanakan tugas.
  7. Pemerintah Kota Metro dapat mengganggarkan bantuan untuk Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka Pertemuan/rapat Nasional Pol.PP Tingkat Nasional untuk meningkatkan jiwa corsa.
  8. Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka Pembinaan anggota.
  9. Untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga hasil bisa optimal kiranya Satuan Polisi Pamong Praja diberi Kantor yang baru dan fasilitas yang memadai,Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro telah naik menjadi Tipe A,Sehingga membutuhkan sarana dan Prasarana yang lebih memadai.                       

2.2 Analisis  Kinerja Pelayanan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016  Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris,Kepala Bidang,Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unsur Staf, dan Anggota Satuan Polisi pamong Praja.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah ( Perda ) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sesuai dengan  Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 bahwa ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dibentuk berdasarkan Perda Kota Metro Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.          Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota metro.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Penyusunan Program dan pelaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  • Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  • Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
  • Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Aparatur lainya.
  • Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  • Pelaksanaan Tugas Lainya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja Berwenang sebagai berikut :

  • Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  • Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasaitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  • Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  • Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.

 

           Penjabaran tugas dan fungsi sebagai berikut :

 

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan dan aturan program kerja.
  2. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan.
  3. Mengatur pembagian tugas dan pendelegasian wewenang kepada bawahan.
  4. Melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bawahan.
  5. Menyelenggarakan pengawasan melekat, pengawasan Administratif dan pengawasan operasional, serta pemberian Sanksi.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Satuan dibantu oleh Satu Orang Sekretaris,yang mengkordinaskan Tiga orang Kepala Sub Bagian Serta Empat orang Kepala bidang  yang Membawahi 12 orang Kepala Seksi :

                       Sekretaris Mempunyai Tugas :

  1. Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program, Anggaran dan Ketatausahaan.
  2. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif.
  3. Mengelola Administrasi Perkantoran.
  4. Menyusun/mengoreksi konsep administrasi kepegawaian,keuangan dan ketata usahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar tertib administrasi.
  5. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan dari masing-masing Bidang agar tersedia anggaran yang berbasis kinerja.
  6. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. Mengelola dan Memberi Pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan cepat,tepat dan lancar.
  8. Mengkoordinir penyusunan laporan,pelaksanaan budaya kerja pengawasan melekat,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),Laporan Kinerja Keuangan,Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan proseduryang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban Pelaksanaan Kinerja.

Mengkoordinir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja,fisik dan Keuangan serta managerial asset.

  1. Mengevaluasi laporan bulanan,triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnnya berdasarkan sumber data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan
  2. Mengevaluasi dan monitoringpencapaian target kinerja anggaran dalam lingkup sekretariat
  3. Mengkordinasi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing
  4. Memimpin plaksanaan program dan kegiatan urusan kesekretariatan.
  5. Mengkoordinir penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan data dari masing-masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatip.
  6. Memberikan penilaian dan evaluasi terhaadap kerja bawahan.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

   Kepala Sub Bagian Penyusunan Program,Monitoring,Evalusi dan Pelaporan mempunyai tugas:

  1. penyusunan, Perencanaan ,kordinasi pengawasan/monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam lingkup kesekretariatan.
  2. Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada bidang dan seksi lain.
  4. Menyusun dan mengkordinasikan dokumen prencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja ,fisik dan keuangan serta managerial asset.
  5. Membuat laporan berkala organisasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
  6. Melaksanakan pemantauan,pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian target-target pelaksanaan program dan Kegiatan.
  7. Menyusun perencanaan umum program tahunan,program jangka menengah dan program jangka panjang.
  8. Menyiapkan bahan bersama unit kerja terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
  9. Menyusun rencana kerja tahunan bersama unit lain yang terkait.
  10. Menginventarisasi,mempelajari dan menginput semua data dan informasi terkait dengan penyusunan program dan kegiatan.
  11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
  12. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan.
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

            Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  1. Menyelengarakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan asset-asset kedinasan yang bersifat umum meliputi kendaraan dinas/jabatan peralatan atau perlengkapan kantor dan rumah tangga.
  2. Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip,baik arsip aktif maupun in aktif dan arsip statis agar mudah dan cepat di temukan bila di butuhkan.
  3. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi naskah dinas,penataan kearsipan dinas,melaksanakan urusan rumah tangga,melaksanakan sarana dan prasarana,hubungan masyarakat,urusan hukum,dan mnyiapkan rapat dinas.
  4. Menyusun dan mengoreksi konsep Daftar urut kepangkatan,Pengusulan Karpeg,Karis/Karsu,Askes ,Taspen dan Bapetarum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data yang valid.
  5. Menyusun dan mengoreksi konsep bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai dengan periode yang telah di tetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu.
  6. Mengatur pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaian meliputi administrasi sumpah jabatan,pelantikan jabatan struktural,usul pengangkatan dalam jabatan struktural,pensiun,cuti pegawai dan sasaran kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.
  7. Menyusun dan mengelola daftar hadir pegawai sesuai dengan data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai.
  8. Menyusun dan mengoreksi syarat usulan pelaksanaan diklat struktural dan diklat terkait dengan kepegawaian,keuangan,asset berkordinasi dengan BKD dan Diklat.
  9. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan pnyusunan rencana kebutuhan pegawai,mutasi,disiplin,pengebangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

            Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan Program kegiatan keuangan meliputi penyusunan anggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran,pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakaan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan.
  3. Pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.
  4. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Menyusun pembukuan,pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya.
  6. Menyiapkan bahan usulan penetapan bendahara.
  7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran                 mempunyai tugas :

  1. Merencanakan,mengatur dan mengawasi plaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
  3. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
  4. Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kelompok suadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
  5. Merencanakan ,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengkordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan penanggulangan akibat bencana.
  6. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu,pilpres dan pilkada.
  7. Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis masyarakat.
  8. Merencanakan dan penyusunan pembinaan,pengarahan dan penyiapan pembekalaan kepada masyarakat agar memiliki kemaampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik.
  9. Merencanakan dan menyusun konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam kebakaran.
  10. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan,pelatihan dan bimbingan tekhnis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelatihan petugas Pemadam Kebakaran.
  11. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan,ketertiban masyarakat dan Kebakaran.
  12. Bidang perlindungan masyarakat di pimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan.

 

          Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Sat Linmas  mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merencanakan kerja dan anggaran serta tekhnis dan jadwal kegiatan seksi pelatihan dan mobilisasi sat linmas berdasarkan rencana yang telah ditetapkan kepala bidang.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka bina potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  4. Menghimpun data dan informasi hasil koordinasi dengan intansi terkait terhadap potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  5. Mengendalikan cepat tanggap responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas kelurahan.
  6. Menyelenggarakan pemetaan untuk menemukan kelompok suwadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarkan perlindungan masyarakat.
  7. Mengendalikan dan mengkoordinir sat linmas dalam pelaksanaan kegiatan; membantu upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga lainya.
  8. Mengendalikan dan mengkoordinir sat linmas dalam pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan pemilu,pilpres dan pilkada.
  9. Menyelenggarakan pembangunan pisik dan perlengkapan pos kamling pada setiap wilayah rukun tetangga {RT}.
  10. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konplik serta pendeteksian konplik.
  11. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana oprasional satuan perlindungan masyarakat.
  12. Menyelenggarakan dan mempasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan tehnis kepada satuan perlindungan masyarakat.
  13. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Satgas Pencegahan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan dalam perumusan teknis pencegahan bencana kebakaran.
  2. Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap gedung perkantoran dan rumah masyarakat yang rawan terjadinya bencana kebakaran.
  3. Melaksanakan kesiagaan pencegahan bencana kebakaran sebelum dan sesudah terjadi.
  4. Mengkoordinasikan pengerahan sumber data pada saat terjadi bencana kebakaran.
  5. Mendistribusikan bantuan ketempat sasaran terjadinya kebakaran.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
  7. Melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan .
  8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan .

            Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas ;

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi sarana dan prasarana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi seksi Sarana dan Prasarana.
  3. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana.
  4. Melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan Pemadam Kebakaran.
  5. Melaksanakan pemeliharaan secara kontinyu/berkala terhadap seluruh peralatan Pemadam Kebakaran .
  6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana kepada Kepala Bidang.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

             Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas ;

  1. Membuat rencana induk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Merencanakan, mengatur mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan / mapping terhadap objek atau lokasi sasaran .
  3. Menyelenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan .
  4. Merencanakan ,mengatur dan mengawasi peleksanaan pemberian peringatan , teguran pra oprasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan.
  5. Melakukan pengendalian masa dalam unjuk rasa.
  6. Merencanakan,mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan.
  7. Merencanakan,mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.
  8. Mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah dan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat.
  9. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban .
  10. Merencanakan,mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah yang bersekala masal berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan kepala satuan.
  11. Merencanakan,mengatur dan mengawasi kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
  12. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan dibidang ketertibaan umum dan ketertiban masyarakat,operasi dan pengendalian serta kerjasama.
  13. Bidang Ketertban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
  14. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

 

            Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja,anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan kepala bidang.
  2. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan.
  3. Menyelenggarakan kegiatan oprasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan.
  4. Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan intansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan .
  5. Mendukung kegiatan operasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan.
  6. Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan intansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

          Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan menyelenggarakan kegiatan pemataan/maping terhadap objek atau lokasi sasaran.
  2. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban.
  3. Mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan.
  4. Menyelenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait.
  5. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban dengan melibatkan instansi terkait dalam bentuk tim terpadu.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

           Kepala Seksi Pengamanan mempunyai tugas :

  1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pejabat daerah,Membantu Pengamanan dan Pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara
  2. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat.
  3. Melaksanakan Pengendalian Massa pada unjuk rasa.
  4. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengamanan kantor dan rumah dinas pejabat.
  5. Melaksanakan pemantauan,evaluasi,dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawalan pejabat penting dan tamu daerah.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

           Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan
  2. Memimpin dan mengkordinasikan sosialisasi Peraturan Daerah/Praturan Daerah yang memuat sangsi.
  3. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sangsi secara Pro Yustisi.
  4. Fasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah di Kota Metro.
  5. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Perda Di Kota Metro.
  6. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda Di Kota Metro.
  7. Merencanakan ,mengatur dan mengawasi pelaksanaan penindakaan Preventif Non Yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  8. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah.
  9. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan pengawasan.
  10. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
  11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS).
  12. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.
  13. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan.
  14. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegietan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah.
  15. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  16. Pengarahan kepada masyarakat dan Badan hukum yang mlanggar Peraturan Daerah.
  17. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan hukum .
  18. Pemberdayaan peningkatan kemampuan Personil Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai Penyidik Pegawai Negri sipil (PPNS) maupun pembantu PPNS.
  19. Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Satuan.

        Kepala Seksi Penegakan mempunyai tugas :

  1. Memimpin dan mengkordinasikan sosialisasi Peraturan Daerah/Praturan Daerah yang memuat sangsi.
  2. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sangsi secara Pro Yustisi.
  3. Fasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah.
  4. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Perda.
  5. Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Perda / Perkada ( penindakan Preventif Non Yustisia )
  6. Melaksanakan penindakan tindak pidana ringan ( Penindakan Yustisia ).
  7. Menyelengarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan Daerah.
  8. Menyelenggarakan rapat-rapat dengan PPNS / Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi / penindakan hukum trhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.
  9. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti laporan indikasi pelanggaran Perda/Perkada.
  10. Menyelenggarakan kegiatan preventif Non Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Kepala Daerah.
  11. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS penegak Peraturan Daerah.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

       Kepala Seksi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan mempunyaai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan,pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dalam produk hukum daerah.
  3. Menyusun rencana dan program terkait pembinaan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat.
  4. Mnyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
  5. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan pelanggaran Praturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan cara membuat pemberitahuan,melalui selebaran papan pengumuman,spanduk dan media lainnya yang berisi tentang pasal larangan,kewajiban dan sanksi terhadap pelanggar.
  6. Mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan,pengawasan dan penyuluhan.
  7. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum untuk mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
  8. Melakukan pendekataan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
  9. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegietan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah.
  10. Melakukan Pembinaan dan sosialisasi kepada perorangan atau badan hukum/kelompok masyarakat tentang pentingnnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Derah.
  11. Menyiapkan laporan Seksi PembinaanPengawasan dan Penyuluhan.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

       Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Penylidikan dan Penyidikan produk hukum sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyelengarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan Daerah.
  3. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti laporan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
  4. Menyelenggarakan kegiatan preventif Non Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Kepala Daerah.
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.
  7. Menyusun rencana dan program terkait penyidikan dan penyelidikan.
  8. Menyiapkan surat tugas bagi PPNS dalam rangka penyidikan dan penyelidikan.
  9. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

        Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Aparatur mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sumber daya Aparatur berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan oleh Kepala Satuan.
  2. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
  3. Merencanakan dan menyusun konsep kegiatan pemliharaan dan peningkatan disiplin apartur.
  4. Merencanakan,mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan pralatan teknis operasi lapangan.
  5. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat dasar,diklat teknis,bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik dan non fisik.
  6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

       Kepala Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan mempersiapkan bahan teknis kordinasi pelaksanaan penilaian angka kredit serta mempersiapkan bahan komulatif dan pengusulan penjenjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
  2. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur,berkoordinasi dengan atasan langsung personil dan staf yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum pengambilan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.
  3. Pengumpulan dan pengolahan data/ informasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
  4. Menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan diklat personil.
  5. Menghimpun dan mengolah data kebutuhan personil dan diklat.
  6. Menyelenggarakan diklat dasar,diklat teknis,bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik berkoordinasi dengan Badan Diklat.
  7. Menyelenggarakan teknis Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja.
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  9. Menyusun rencana Upacara Bulanan dan Hari-hari Besar.
  10. Menyusun rencana pembinaan regu Korsik Satuan Polisi Pamong Praja.
  11. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan pembinaan sember daya manusia.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

       Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong praja melalui pelatihan dasar.
  2. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembekalan dan kesamaptaan.
  3. Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan dasar dan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  4. Merencanakan kebutuhan dan pelatihan sumber daya aparatur.
  5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar.
  6. Menyelenggarakan pelatihan PBB,Kesamaptaan,Dalmas dan Pemadam Kebakaran.
  7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelatihan.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

       Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis Fungsional.
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis Fungsional.
  3. Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan Fungsional.
  4. Pemberdayaan Pol.PP/PPNS melalui pelatihan-pelatihan Teknis dan peningkatan kemampuan Pol.PP/PPNS.
  5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Teknis fungsional.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Jumlah Anggota/Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro per  Januari 2017 Mengalami Penambahan Tenaga Kontrak  Pada Satuan Tugas Pemadam Kebakaran sebanyak 22 Tenaga Kontrak.Sehingga  Anggota/Pegawai Berjumlah 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) Pegawai yang terdiri Dari:

119 Pegawai Negri Sipil dan 73 Tenaga Kontarak.

 

Jumlah Pegawai Sat Pol. PP Kota Metro per Januri 2017

  1. Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah Ket
1 IV 5
2 III 43
3 II 70
4 I 1
5 Tenaga Kontrak 73
Jumlah 192

Sumber : Data Sat.Pol.PP Kota Metro Bulan Januari 2017

  1. Bedasarkan Tempat Tugas.
No. Tempat Tugas Jumlah Ket
1 Kantor sat Pol PP 155
2 Metro Pusat 4
3 Metro Timur 2
4 Metro Utara 2
5 Metro Barat 2
6 Metro Selatan 3
7 Protokol Walikota 1
8 Protokol Sekda 1
9 Satgas Pemadam Kebakaran 22
Jumlah 192

       Sumber : Data Sat.Pol.PP Kota Metro Bulan januari 2017

  1. Jumlah Anggota Pol.PP Metro Berdasarkan Jenis Kelamin

 

No. Laki-laki Perempuan Jumlah
1 173 19 192

Sumber : Data Sat.Pol.PP Kota Metro Bulan Januari 2017

  1. Jumlah Anggota Pol.PP Metro Berdasarkan Pendidikan

 

No. SMP SMA D3 S1 S2 Jumlah
1 1 148 2 39 2 192

   Sumber : Data Sat.Pol.PP Kota Metro Bulan Januari 2017

  1. Data Pemegang Jabatan Struktural/Eselon pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

 

No Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket
1 Kepala Satuan
2 Drs.Hasan Sekretaris Pembina  IV/a
3 Muhtadi Amin Bari,SE Kabid Lin dan Pem Pembina  IV/a
4 Jose Sarmento.P.SSTP.MH Kabid Trantib Pembina   IV/a
5 Rispania.S.STP Kabid Pengembangan SDA Penata Tk.I/III.d
6 Darwinsyah.SE Kabid Penegak Perda Penata Tk.I/III.d
7 Yoseph nenotaek.S.STP.MM Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pembina   IV/a
8 Sutrisno Kasubbag Pen,Prog,Monitor,Eva dan Pelaporan Penata Tk.I/III.d
9 Siti Maryanah.S.IP Kasubbag Keuangan Penata Tk.I/III.d
10 Nasrodin Latif Kasi Pel dan mobil Sat linmas Penata Tk.I/III.d
11 Sjamsuddin.SH Kasi Sat Gas pen,Pemkar Penata Tk.I/III.d
12 Rasyid.S.IP Kasi Sarana dan Prasarana Penata Tk.I/III.d
13 Suwaji.S.IP Kasi ops dal Penata /IIIc
14 Sisnuryanto S.Pd Kasi Ketertiban Umum Penata /IIIc
15 Edi Sri Widodo S.IP Kasi PAM Penata /IIIc
16 Asrori S.IP Kasi Penegakan Penata Tk.I/III.d
17 Suhaimi S.IP Kasi P3 Penata /IIIc
18 Firmansyah S.Sos Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Penata Tk.I/III.d
19 Iriandri,BBA Kasi Peningkatan dan Pembinaan SDA Penata Tk.I/III.d
20 Eko Sumewo Kasi Pelatihan Penata Tk.I/III.d
21 Danas Mawitiningsih S.IP Kasi Teknis Fungsional Penata /IIIc

   Sumber : Data Sat.Pol.PP Kota Metro Bulan Januari 2017

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berpendidikan SMP sejumlah 1 orang,  SMA sejumlah 148 orang, D3 2 orang S1, 39 orang dan S2  2 orang. Pendidikan S1 yang ditempuh anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaian besar berlatar belang Ilmu  sosial, jarang yang mengambil S1 jurusan Ekonomi atau S1 komputer, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mengalami krisis SDM yang sangat dibutuhkan terutama dalam Administrasi Keuangan, pembuatan Laporan dan Informasi Tehnologi ( IT ) yang sangat dibutuhkan setiap organisasi.

Diklat yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

  • Tahun 2014 Jumlah Anggota yang mengikuti diklat Kesamaptaan 31 orang.
  • Tahun 2015 Jumlah Anggota yang mengikuti Diklat Kesamaptaan 31 orang.
  • Tahun 2015 Jumlah Anggota yang mengikuti Diklat PPNS 2 ( dua ) orang.
  • Tahun 2016 Anggota mengkuti uji kopetensi Fungsional 92(sembilan Puluh Dua) orang

Keseluruhan Diklat yang dilaksanakan diharapkan agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja bisa professional dalam melaksanakan tugasnya selaku Penegak Perda Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro. Dihimbau kepada seluruh Anggota yang masih berpendidikan SMA agar meneruskan ke jenjang S1  supaya memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang memadai sebagai bekal melaksanakan tugas.

2.3 Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah / Walikota dibidang Penegakan Peraturan Daerah, memerlukan pengendalian dalam  penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa selalu dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam, tetapi yang menonjol diantaranya yaitu mengenai ketertiban, Ketentraman,  keindahan kota dan Pelanggaran Perda,serta bencana Kebakaran.

Untuk itu dapat diuraikan bahwa isu  yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pada saat ini yaitu :

  • Faktor internal :
  1. Masih perlu kwantitas dan kuwalitas Personil ( Staf yang belum mengikuti pelatihan dasar Pol.PP, Kurangnya anggota Pol.PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Tenaga Tehnis dibidang Informasi Tehnologi ).
  2. Belum tercukupinya sarana dan prasarana di Sat Pol PP
  3. Masih perlu penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengingat pada tahun 2017 SAT Pol PP kota Metro telah menjadi Tipe A.
    • Faktor Eksternal :
  4. Masih banyak pelanggaran Perda.
  5. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
  6. Seringnya terjadi unjuk rasa akibat suatu kebijakan Pemerintah Daerah.
    • Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Metro tidak seluruhnya mengandung sanksi pidana maupun sanksi Perdata, sehingga banyak masyarakat/pribadi/golongan yang melanggar Perda lagi walaupun sudah ditertibkan.
    • Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki ruangan khusus untuk menampung hasil kegiatan operasi ( Operasi Anjal, Gepeng, PSK dan lainya ) sehingga habis operasi tidak ada efek jera bagi yang melanggar Perda.
    • Tim Penegak Perda Kota Metro sampai saat ini belum pernah membuat pemberkasan untuk tindak pidana ringan ( TIPIRING ) bagi pelanggar Perda sehingga dapat disidangkan.
    • Satuan Polisi Pamong Praja harus menjalin kerjasama dengan Dinas Instansi lain ( Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Korwas PPNS dan PPNS ) dalam menegakkan Perda di Kota Metro.
    • Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro belum memiliki Sarana dan Prasarana ( Tarub, Meja, Kursi dan lain sebaginya ) sebagai alat kelengkapan sidang TIPIRING yang digelar di lapangan.
    • Masih tersebarnya PPNS di berbagai Instansi ( SKPD )sehingga sulit untuk koordinasi dalam rangka Penegakan Perda.
    • Belum optimalnya koordinasi antar Dinas Instansi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota Metro.
    • Perlunya penanganan pengendalian ketentraman dan ketertiban Kota secara kontinyu.
    • Belum optimalnya kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Metro dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota Metro.
    • Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan.
    • Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
    • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas ( gedung yang kurang Representatif ).
    • Dinamika masyarakat yang sangat tinggi dan disertai dampak masalah pelanggaran aturan-aturan yang ada.
    • Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro belum selurunya memahami tugas pokok dan fungsi sehingga sering mengalami hambatan dilapangan dalam melaksanakan tugas, untuk itu perlu adanya didklat-diklat yang harus diikuti Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
    • Sumberdaya Manusia ( SDM ) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro tidak memiliki keahlian dibidang Informasi Tehnologi ( IT ) sehingga banyak tugas yang memerlukan IT banyak mengalami hambatan dalam membuat laporan.
    • Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Metro Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJPMD Kota Metro ,dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah  dan jangka panjang tersebut penyelenggaraan ketertiban umum, kententraman masyarakat, perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota Metro menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

Sejalan dengan prioritas Pembangunan Kota Metro Tahun 2018 tersebut maka prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2018 dituangkan dalam program kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

BAB III

          TUJUAN, SASARAN

  • Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggabarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2014 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah .

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.  Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah Kabupaten/Kota satu diantaranya yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana yang tertulis di Dalam Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ( ayat 1 ) butir e dan Pasal 255           ( ayat 1 )  “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat “.

Fungsi Satuan  Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Atau Aparatur Lainnya
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

  1. Melakukan tindakan nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan Peraraturan Kepala Daerah.
  2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap wargamasyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
  5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran Perda atau Perkada.
    • Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan akan mengarah  kepada perumusan sasaran , kebijakan, program dan kegiatan,  Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesipik , terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro  Tahun 2018   merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro tahun 2016-2021 tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah :

  1. Tujuan Jangka Menengah SKPD

Tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro adalah untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta upaya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat dengan  maksud :

  1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman, ketertiban lingkungan masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum, tertib sosial dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.
  2. Terwujudnya kuwalitas sumberdaya yang professional dan handal bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
  3. Terwujudnya pengamanan dirumah dinas Pejabat dan Kantor Pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pimpinan daerah dan Pejabat lain sebagai tamu Pemerintah Kota Metro.
  4. Terwujudnya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS dan Dinas Instansi Lain dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  5. Terwujudnya Optimalisasi tugas dan Fungsi Organisasi.
  6. Terlindunginya Masyarakat Kota Metro terhadap bahaya Kebakaran.
    1. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran yang ditetapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro meliputi:

  1. Berkurangnya Pelanggaran terhadap Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan ( K3 ).
  2. Berkurangnya konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
  3. Berkurangnya aksi unjuk rasa yang mengarah ketindakan anarkis.
  4. Berkurangnya Pelanggaran dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Agar aktifitas yang akan dilakukan memiliki landasan dan lingkup pencapaian yang jelas, maka sebelumnya perlu ditetapkan secara jelas kebijakan dan program kerja.

Seluruh penentuan kebijakan, program kerja dan aktifitas yang jelas merupakan strategi yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, dalam mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran organisasi

 

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

Setelah ditetapkan kebijakan, maka selanjutnya ditentukan program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan.

Dari beberapa program yang rencanakan, dapat ditetapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  • Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.
  • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  • Penyediaan makanan dan minuman.
  • Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan koordinasi ke luar daerah.
  • Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis kegiatan.
    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  • Pengadaan peralatan gedung kantor
  • Pengadaan Mebulair
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  • Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
  • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
    1. Program Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.
  • Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  • Penyusunan laporan keuangan semesteran
  • Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
  • Penyusunan RKA SKPD
  • Penyusunan Rentra, LAKIP, dan RENJA SKPD
    1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
      • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
      • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
      • Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
    2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
  • Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
  • Operasi ketentraman dan ketertiban.
  • Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
  • Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru.
  • Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.
  • Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
  • Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
    1. Program Peningkatan Kamtrantibdan Pencegahan Tindak Kriminal Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

  1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  • Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan
  • Peningkatan ketrampilan regu koorsik.

Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2018

 

NO Program / kegiatan    Pagu ( Rp )
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Menyurat                                      10,800.000

 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 21.537080
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.700.000

 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.806.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.025.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.821.750

 

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.900.838
9. Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi keluar daerah 55.331.000
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan 3.501.681.203

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000
3 Pengadaan Meubeulair 40.000.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi 50.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.672.653
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 55.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 300.000.000

 

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 16.206.750
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 2.000.000
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 325.000.000
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
1 Penyusunsn Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        6.183.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran        3.047.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun        3.460.000
4 Penyusunan RKA-SKPD        4.675.000
    5 Penyusunan Renstra,Lakip dan Renja SKPD      10.233.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran      45.000.000
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran      20.000.000
3 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran      24.255.000
Program Peningkatan  Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
1 Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan kenyaman Lingkungan                 139.560.000
2 Operasi Ketentraman dan Ketertiban 57.702.400
3 Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah 61.255.250
4 Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Tahun Baru 48.060.000
5 Falilitasi dan koordinasi Penanganan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Daerah 477.000.000
6 Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan 88.000.000
7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 9.000.000
 

Program Pemeliharaan Kamtrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal Daerah

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 60.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan 45.000.000
2 Peningkatan Keterampilan Regu Koorsik 17.500.000
Jumlah 5.870.413.824

 

BAB V

PENUTUP

 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2018 adalah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro tahun ke-3 . Pencapaian kinerja perlu diperhatikan mengingat pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD Kota Metro.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2018 tetap mengacu pada produk-produk hukum terbaru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi maupun pusat. Pelaksaan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang sering menjadi kendala dalam peaksanaannya.

Pada akhirnya kesuksesan pelaksanaan Pembanguan Kota Metro bergantung pada perencanaannya. Perencanaan yang logis, realitis, faktual dan komperhensif mampu menciptakan produk pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu dan efesien.

Metro,       Februari 2017

 

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA METRO,

 

Drs . H A S A N

Pembina

NIP. 19660620 198903 1007