Tupoksi

URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan dan menyusun pelaksanaan, membina kesatuan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol PP sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan  Walikota.

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat  Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

(1)   Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program, Anggaran dan Ketatausahaan.

(2)   Menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif.

(3)   Mengelola Administarsi Perkantoran.

(4)   Menyusun/mengoreksi konsep administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar tertib administrasi.

(5)   Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan dari masing-masing Bidang agar tersedia anggaran berbasis kinerja.

(6)   Mengkoordinir penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.

(7)   Mengelola dan memberi pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar.

Mengkoordinir penyusunan laporan, pelaksanaan, budaya kerja Pengawasan melekat,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ), Laporan Kinerja Keuangan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban Pelaksanaan Kinerja.

1.            Mengkoordinir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.

2.            Mengevaluasi laporan bulanan, triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

3.            Mengevaluasi dan monitoring pencapaian target kinerja dan anggaran dalam lingkup sekretariat.

4.            Mengkoordinasi tugas kepada bawahan sesuai  bidang tugas masing-masing.

5.            Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesekretariatan.

6.            Mengkoordinir penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan data dari masing-masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatif

7.            Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kerja bawahan.

8.            Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam kedinasan.

9.            Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

10.         Dalam penyelenggaraan tugas sekretariat dibantu oleh :

a.   Sub Bagian Penyusun Program, Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan.

b.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.   Sub Bagian Keuangan.

11.         Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan  Program, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  mempunyai tugas :

1.    Perencanaan, penyusunan, koordinasi pengawasan / monitoring , evaluasi dan Pelaporan kegiatan lingkup kesekretariatan.

2.    Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.    Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

4.    Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada bidang dan seksi lain.

5.    Menyusun dan mengkordinasikan dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.

6.    Membuat laporan berkala organisasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

7.    Melaksanakan pemantauan , pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian target-target pelaksanaan program dan kegiatan.

8.    Menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan program jangka panjang.

9.    Menyiapkan bahan bersama unit kerja terkait dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Perangkat Daerah ( Renstra- SKPD ).

10. Menyusun Rencana Kerja Tahunan bersama unit lain yang terkait.

11. Menginventarisasi, mempelajari dan menginfut semua data dan informasi terkait dengan penyusunan program dan kegiatan.

12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan;

13. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1.    Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemiliharaan asset –asset kedinasan yang bersifat umum meliputi kendaraan dinas/Jabatan peralatan atau perlengkapan kantor dan rumah tangga.

2.    Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip, baik arsip aktif maupun in aktif dan arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan bila dibutuhkan.

3.    Melaksanakan Pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas;

4.    Menyusun dan mengoreksi konsep Daftar Urut Kepangkatan, Pengusulan Karpeg. Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data yang valid.

5.    Menyusun dan mengoreksi konsep bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu.

6.    Mengatur pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian meliputi administrasi sumpah jabatan,Pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

7.    Menyusun dan mengelola daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin Pegawai.

8.    Menyusun dan mengoreksi syarat usulan pelaksanaan diklat struktural dan diklat yang terkait dengan kepegawaian, keuangan, aset berkoordinasi dengan BKD dan Diklat.

9.    Melakukan pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

1.    Melaksanakan program kegiatan keuangan meliputi penyusunan anggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.    Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan.

3.    Pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.

4.    Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

5.    Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;

6.    Menyiapkan bahan usulan penetapan Bendahara;

7.    Menyiapkan bahan usulan penetapan Bendahara;

 

Bidang  Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 11

Bidang  Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas antara lain :

1.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban Umum.

2.    Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

3.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

4.    Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

5.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengkordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan penanggulangan akibat bencana.

6.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

7.    Merencanakan , mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis masyarakat.

8.    Merencanakan dan penyusunan pembinaan, pengarahan dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendektesian konflik.

9.    Merencanakan dan menyusun konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

10. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran.

11. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan , ketertiban masyarakat dan Kebakaran.

12. Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

13. Dalam menyelenggarakan tugas bidang  perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh:

a.    Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas.

b.    Seksi Satgas Pencegahan Pemadam Kebakaran.

c.    Seksi Sarana dan Prasarana.

14. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas

Pasal 12

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas mempunyai tugas :

1.    Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi  Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.

2.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka bina potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat

3.    Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat

4.    Menghimpun data dan informasi hasil koordinasi dengan instansi terkait terhadap potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

5.    Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan, membantu kegiatan cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas di Kelurahan.

6.    Menyelenggarakan pemetaan untuk menemukan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

7.    Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan ; membantu upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya.

8.    Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

9.    Menyelenggarakan pembangunan fisik dan perlengkapan Poskamling pada setiap Wilayah Rukun Tetangga ( RT ).

10. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendektesian konflik.

11. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.

12. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.

13. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Seksi Satgas Pencegahan  Pemadam Kebakaran

Pasal 13

Seksi Satgas Pencegahan  Pemadam Kebakaran  mempunyai tugas:

1.     Menyiapkan bahan dalam perumusan teknis pencegahan bencana kebakaran.

2.     Melakukan pendataan dan pemantaun terhadap gedung Perkantoran dan rumah masyarakat yang rawan terjadinya bencana kebakaran.

3.     Melaksanakan kesiagaan pencegahan bencana kebakaran sebelum dan sesudah terjadi.

4.     Mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya pada saat terjadi bencana kebakaran.

5.     Mendistribusikan bantuan ketempat sasaran terjadinya kebakaran.

6.     Bimbingan dan penyuluhan penguatan peran masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran.

7.     Mengkoordinasikan rehabilitasi dan relokasi saat terjadi kebakaran.

8.     Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

9.     Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Bidang  sesuai dengan ketentuan.

10.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 14

 

Seksi  Sarana dan Prasarana  mempunyai tugas:

 

1.      Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.

2.      Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi seksi Sarana dan Prasarana.

3.      Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana.

4.      Melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan Pemadam Kebakaran.

5.      Melaksanakan pemiliharaan secara kontinyu/berkala terhadap seluruh peralatan Pemadam Kebakaran.

6.      Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana kepada Kepala Bidang.

7.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :

1.    Membuat Rencana Induk Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran.

3.    Menyelenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan.

4.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian peringatan, teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

5.    Melakukan pengendalian masa dalam unjuk rasa

6.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

7.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.

8.    Mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset Milik Pemerintah Daerah dan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat.

9.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban.

10. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah yang berskala massal.

11. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala satuan.

12. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

13. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Satuan dibidang ketertiban Umum dan ketertraman Masyarakat, operasi dan pengendalian serta kerjasama.

14. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

15. Dalam menyelenggarakan  tugas Bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dibantu oleh :

a.    Seksi Operasi dan Pengendalian;

b.    Seksi Ketertiban Umum.

c.    Seksi Pengamanan.

16. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang.

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 16

Seksi Operasi dan Pengendalian  mempunyai tugas :

1.    Menyusun dan melaksanakan rencana kerja, anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang.

2.    Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

3.    Menyelenggarakan kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

4.    Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan instansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

5.    Mendukung kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

6.    Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.

7.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

 

Seksi Ketertiban Umum

Pasal 17

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1.    Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan menyelenggarakan kegiatan pemataan/maping terhadap objek atau lokasi sasaran.

2.    Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban.

3.    Mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

4.    Menyelenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait.

5.    Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban dengan melibatkan Instansi terkait dalam bentuk Tim terpadu.

6.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengamanan

Pasal 18

Seksi Pengamanan mempunyai tugas :

1.    Menyelenggarakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat Daerah , Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan tamu Negara.

2.    Menyelenggarakan kegiatan pengamanan aset Milik Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat.

3.    Melaksanakan pengendalian masa dalam unjuk rasa.

4.    Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengamanan kantor dan rumah dinas pejabat.

5.    Melaksanakan pemantauan evaluasi, dokumentasi dan menyusun laporan kegiatan pengawalan pejabat penting dan tamu daerah.

6.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 19

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas :

1.    Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

2.    Memimpin dan mengkoordinasikan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang memuat Sanksi.

3.    Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan Sanksi secara Pro Yustisi.

4.    Fasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil          ( PPNS ) Penegak Peraturan Daerah di Kota Metro.

5.    Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Penegak Perda di Kota Metro.

6.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota Metro.

7.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non Yustisial terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

8.    Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah.

9.    Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan pengawasan.

10. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

12. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.

13. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan.

14. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan.

15. Merencanakan dan merumuskan pemberian Sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.

16. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

17. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

18. Pengarahan kepada masyarakat  dan badan hukum  yang melanggar Peraturan Daerah.

19. Melakukan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.

20. Pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Polisi Pamong Praja terhadap proses Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) maupun Pembantu PPNS.

21. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin, oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

22.  Dalam menyelenggarakan tugas  bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dibantu oleh :

a.       Seksi Penegakan.

b.       Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

c.       Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

23.  Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penegakan

Pasal 20

Seksi Penegakan mempunyai tugas :

1.    Memimpin dan mengkordinasikan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi.

2.    Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakukan secara Pro Yustisi.

3.    Fasilitasi administrasi PPNS Penegak Perda .

4.    Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda.

5.    Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Perda/ Peraturan Kepala daerah ( Penindakan Preventif non Yustisial ).

6.    Melaksanakan penindakan tindak pidana ringan                ( Penindakan Yustisial ).

7.    Menyelenggarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi Pelanggaran Peraturan Daerah.

8.    Menyelenggarakan rapat-rapat dengan PPNS / Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

9.    Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah.

10. Menyelenggarakan kegiatan preventif non yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah.

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Peraturan Daerah.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 21

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

1.    Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang.

2.    Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dalam Produk Hukum Daerah.

3.    Menyusun rencana dan Program terkait pembinaan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat.

4.    Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.

5.    Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah dengan cara membuat pemberitauan, melalui selebaran papan pengumuman, spanduk dan media lainya yang berisi tentang pasal larangan, kewajiban dan sanksi terhadap pelanggar.

6.    Mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

7.    Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum untuk mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.

8.    Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.

9.    Mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan Pembinaan dan Penyebarluasan Produk hukum Daerah.

10. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perorangan atau badan hukum/kelompok masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

11. Menyiapkan laporan pelaksanaan seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 22

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

1.    Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi Penyelidikan dan Penyidikan produk hukum daerah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Kepala Bidang.

2.    Menyelenggarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan Daerah.

3.    Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

4.    Menyelenggarakan kegiatan Preventif Nonyustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah /Peraturan Kepala daerah.

5.    Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.

6.    Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.

7.    Menyusun rencana dan program terkait penyidikan dan penyelidikan

8.    Menyiapkan surat tugas bagi PPNS dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.

9.    Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan.

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pasal 23

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur  Mempunyai tugas  :

1.    Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumberdaya Aparatur  berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan.

2.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

3.    Merencanakan dan menyusun konsep kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur.

4.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan Pemeliharaan sarana  prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan.

5.    Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik.

6.    Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

7.    Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur   dibantu oleh:

a.    Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Aparatur

b.    Seksi Pelatihan.

c.    Seksi Teknis Fungsional.

8.    Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

 

Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Aparatur

Pasal 24

Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Aparatur   mempunyai tugas:

1.    Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan, teknis koordinasi pelaksanaan penilaian angka kridit serta mempersiapkan bahan komulatif dan pengusulan penjenjangan jabatan fungsinal Satuan Polisi Pamong Praja.

2.    Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur, berkoordinasi dengan atasan langsung personil dan staf yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum pengambilan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai.

3.    Pengumpulan dan pengolahan data/ informasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur .

4.    Menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan diklat personil.

5.    Menghimpun dan mengolah data kebutuhan personil dan diklat.

6.    Menyelenggarakan diklat dasar, diklat teknis. Bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik berkoordinasi dengan Badan Diklat.

7.    Menyelenggarakan Teknis Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja.

8.    Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

9.    Menyusun rencana Upacara Bulanan dan Hari-hari Besar.

10. Menyusun rencana pembinaan regu Korsik Satpol.PP Kota Metro.

11. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia.

12.   Melaksanakan tugas lain yang deberikan oleh atasan

 

Seksi Pelatihan

Pasal 25

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

1.    Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaui pelatihan dasar.

2.    Menyusun Pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Pembekalan dan Kesemaptaan.

3.    Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan dasar dan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja.

4.    Merencanakan  kebutuhan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur

5.    Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur  meliputi pelatihan dasar.

6.    Menyelenggarakan Pelatihan PBB, Kesamaptaan, Dalmas dan Pemadam Kebakaran.

7.    Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pelatihan.

8.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.