Kasat Pol PP Kota Metro Menghadiri Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Bandar Lampung

Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.00 wib s.d 13.00 wib bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung (Centre Stage Hall Lantai B2) Jalan Gatot Subroto Nomor 136 Bandar Lampung.

Telah berlangsung Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) diwilayah Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Lampung Tengah

Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bandar Lampung dan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

Tema dengan rapat TIMPORA Kita Tingkatkan Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing diwilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

Rapat TIMPORA dipimpin oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung ( Bpk. Amrizal ) dan dihadiri :
– Direktorat Intelkam Polda Lampung
– Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
– Kejaksaan Negeri Kota Metro (Kasi Intel )
– Kejaksaan Negeri Lam – Teng
– BINDA Lampung
– Kasat Pol PP Bandar Lampung
– Kasat Pol PP Kota Metro
– Kasat Pol PP Kab.Lampung Tengah
– Kodim Kota Bandar Lampung
– Kodim 0411 LT
– Kasat Intelkam Polres Lam – Teng
– Camat se Kota Bandar Lampung
– Camat se Kota Metro
– Camat se Kab.Lampung Tengah

Pembahasan meliputi :
A. Kasubdit.Intelkam Polda Lampung :
1. Peran serta Polri dalam Pengawasan Orang Asing untuk mendukung Keamanan Negara dilakukan dalam bentuk
a). Deteksi Pemetaan / Mapping
– tindakan kriminal
– Penyalahgunaan Visa

b). Penetrasi Intelijen
– LSM Asing
– Penelitian Asing
– Misi Agama ( Misionaris )
– Wartawan Asing
– Tenaga Kerja Asing
– Illegal Entry
– Investasi Bodong
– Penanaman Modal Asing

c). Koordinasi TIMPORA Meliputi beberapa faktor diantaranya :
– Narkoba
– Cyber Crime
– Money Laundering
– Trafficing In Person
– Ilegal Fissing
– People Smunggung
– Deradikalisasi / ISIS

2. Dasar Hukum dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing
– Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
– Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 6 tahun               2011 tentang Keimigrasian
– Pasal 15 ayat 2 Huruf i Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan                 bahwa POLRI berwenang melakukan Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada                 diwilayah Indonesia dengan kordinasi Instansi terkait.

3. Perjanjian Kerjasama antar Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkumham RI dengan Badan Itelijen Keamanan POLRI tentang Kerjasama dalam Pengawasan Orang Asing Nomor : B 70 /lX/2017 dan Nomor : IMI-UM.01.01-3075

4. Surat Telegram Rahasia Kabaintelkam POLRI Nomor : STR/06/I/2017 terkait maraknya tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia

B. Fungsi Imigrasi yaitu :
– pelayanan Masyarakat, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, Fasilitator Pembangunan, lalu lintas orang                    keluar dan masuk wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan orang asing diwilayah Negara Republik                  Indonesia dan kegiatan orang asing diwilayah Negara Republik Indonesia

–  jenis dan bentuk Visa yang digolongkan kedalam beberapa jenis meliputi :
1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa kunjungan
4. Visa tinggal terbatas ( sesuai pasal 34 UU No.6 tahun 2011 )

– aturan yang harus ditaati oleh setiap orang asing yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia wajib                     memiliki Izin Keimigrasian ( pasal 48 UU No.6 tahun 2011 ) yang terdiri dari :
a. Izin tinggal diplomatik
b. Izin tinggal dinas
c. Izin tinggal kunjungan
d. Izin tinggal terbatas
e. Izin tinggal tetap

– Koordinasi pengawasan orang asing ditingkat pusat dipimpin oleh Dirjen Imigrasi, tingkat provinsi dipimpin oleh     Kepala Kantor Wilayah dan ditingkat daerah dipimpin oleh kepala kantor imigrasi dengan tugas memberikan             saran dan pertimbangan kepada pimpinan Badan/Instansi Pemerintah sesuai dengan tingkat koordinasi masing-       masing

Dasar Hukum Pembentukan TIMPORA diantaranya :
– PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN :
Untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing diwilayah Indonesia, Menteri membentuk tim                pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait          baik di pusat maupun di daerah atau yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing

– PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011.
a. PASAL 194.
untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing diwilayah Indonesia Menteri membentuk tim Pengawasan orang asing.

b. PASAL 195.
Tim pengawasan orang asing di bentuk di pusat dan daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Kecamatan.
Tim pengawasan orang asing sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan perwakilan dari instansi dan atau lembaga pemerintah baik dipusat maupun daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *