Kasat Pol PP Kota Metro Menghadiri Pertemuan antara Dinas Perhubungan dengan Ojek Online dan Ojek Konvensional

Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00wib s.d 11.30 wib bertempat diruang Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.

Telah berlangsung Pertemuan antara Dinas Perhubungan dengan Ojek Online dan Ojek Konvensional terkait dengan Pembahasan Berita Acara Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak.

Pertemuan dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Metro dan dihadiri :
– Asisten II Setda Kota Metro
– Kasat Pol PP Kota Metro
– Kasat Intelkam Polres Metro
– Pasi Ops Kodim 0411 LT
– Kabag Hukum Setda Kota Metro
– Kasi Kesbang Kantor Kesbangpol
– Dewan Lalu Lintas ( sdr.Naim )
– Ketua Dekopinda Kota Metro
– Perwakilan Koperasi Mitra usaha trans ( pengelola Ojek Online )
– perwakilan ojek konvensional
– perwakilan ojek online

Pembahasan dan masukan disampaikan :
1. Asisten II Setda Kota Metro (Prayitno,SE )
– Berita acara kesepakatan harus disepakati antara ojek konvensional dengan ojek online
– pangkalan hanya boleh dilokasi yang ditentukan dan titik titiknya akan ditentukan untuk ojek online
– untuk sanksi yang diberikan kepada operator adalah sesuai dengan UU yang tertinggi
– apabila ada yang melakukan pelanggaran kesepakatan maka agar dicatat dan dilaporkan di Dinas Perhubungan

2. Kabid Angkutan ( Candra Laksana,S.Sos.,MM )
– Berita acara kesepakatan harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak
– pendaftaran TNKB/KIR itu harus berdomisili dari wilayah Kota Metro
– untuk taksi online bahwa kuota yang mengatur tentang taksi online adalah kewenangan dari Provinsi dan kami hanya mengeluarkan rekomendasi oleh karena itu apabila taksi online belum memiliki Ijin maka kami akan membekukannya
– selaku regulator di Pemerintah Kota Metro kami dapat mengetahui berapa jumlah ojek online diwilayah Kota Metro
– kalau sudah kesepakatan maka perwakilan yang ditunjuk dapat menyampaikan kepada rekan rekannya

3. Kasat Intelkam
– rekan rekan dari para ojek yang hadir dalam pertemuan dapat mewakili dan mengatur dari kawan kawannya
– kami disini selaku pemerintah yang mengatur agar tidak terjadi salah komunikasi atau keributan
– terkait dengan sanksi apabila ada tindakan kriminal maka kami akan terapkan Hukum pidana

4. Sdr. Naim ( Dewan Lalu lintas )
– Redaksi untuk kesepakatan berita acara agar direfisi untuk menjaga kondusifitas

5. Perwakilan Ojek Konvensional (Rudi )
– kami meminta agar ojek online tidak mengetem ditempat tempat Sekolah seperti Universitas Muhammadiyah dan lain lain
– agar titik titik lokasi untuk ojek online agar ditentukan

6. Ketua Dekopinda ( Juniansyah )
– aturan tentang kendaraan yang berdomisili kusus diwilayah Kota Metro yang boleh beroperasi belum kami sepakati

7. Indra Jati ( Ketua pangkalan ojek Kota Metro )
– kami menolak adanya ojek online diwilayah Kota Metro karena kami masih sanggup untuk mengatasi penumpang di Kota Metro
– kami sering melihat ditelevisi sering terjadinya keributan dari ojek online
– pada konsep kesepakatan belum ditentukan sanksi sanksi seandainya ada tindakan kriminal

8. Perwakilan Koperasi Mitra Usaha Trans ( pengelola Ojek online ) :
– agar ditentukan radius wilayah yang dilarang dan disepakati
– dimohon agar jangan mengambil atribut dari ojek online

Hasil dari kesepakatan menyimpulkan :
1. Pihak Ojek Konvensional dan Ojek Online menandatangani Berita Acara Kesepakatan
2. Isi kesepakatan antara lain :

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA SERTA PIHAK KEEMPAT memiliki kesepakatan sebagai berikut:

1) Mitra ojek online tidak diperbolehkan mengambil penumpang tanpa melalui aplikasi

2). Kendaraan yang digunakan oleh mitra ojek online dan pangkalan harus domisili Metro

(3) Mitra ojek online dilarang menaikkan penguna jasa di kawasan teminal dengan Radius 100 meter

(4) Mitra ojek online dilarang menaikkan pengguna jasa dijalan yang telah dilayanioleh angkutan penumpang umum dalam trayek, kecuali saat tidak ada pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek

(5) Mitra ojek online dilarang menaikkan pengguna jasa di lokasi pangkalan angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

(6) Mitra Ojek online tidak diperbolehkan mengambil penumpang di tempat yang

terdapat pengkalan ojek kecuali mengantar penumpang dan pesanan

(7) Mitra Ojek Online dan Ojek pangkalan hanya boleh berkumpul di Lokasi yang telah ditentukan dan tidak boleh berkumpul di badan Jalan karena akan menimbulkan kemacetan.

(8) Ojek online harus membuat organisasi/paguyuban yang berbadan hukum

(9) Perwakilan Ojek online dan Perwakilan ojek pengkalan untuk menjaga anggota agar menciptakan suasana kondisif di Kota Metro

(10) Unsur ojek online dan unsur ojek pengkalan wajib mensosialisasikan segala yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan ini

(11) Apabila terjadi perselisihan antara ojek online dengan ojek pengkalan diselesaikan secara musyawarah dan Mufakat.

(12) Bila ada pelanggaran untuk Taxi Online ataupun ojek online hendaknya dilaporkan ke Dinas perhubungan Kota Metro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *